Teknologi kecerdasan buatan (AI) kini mulai merambah dunia hukum. Beberapa negara sedang menguji coba sistem “hakim digital” yang bisa membantu menganalisis kasus dan memberi rekomendasi putusan.
AI hukum dirancang untuk membaca ribuan dokumen hukum dengan cepat, mengidentifikasi pola kasus serupa, dan memberi masukan yang objektif. Dengan ini, pengadilan bisa berjalan lebih efisien dan mengurangi beban hakim manusia.
Di Estonia, misalnya, pemerintah sudah mengembangkan sistem AI untuk menangani kasus sederhana seperti sengketa konsumen. Prosesnya jauh lebih cepat dan murah dibanding pengadilan konvensional.
Namun, teknologi ini menimbulkan perdebatan etis. Apakah mesin bisa benar-benar memahami konteks sosial dan moral di balik sebuah kasus? Bagaimana jika algoritmanya bias terhadap kelompok tertentu?
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa AI bisa dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk menghasilkan putusan yang tidak adil.
Meski penuh risiko, banyak pihak melihat potensi besar. AI bisa membantu hakim, bukan menggantikan, dalam mengambil keputusan yang lebih transparan.
Jika digunakan dengan tepat, hakim digital bisa memperkuat sistem hukum dengan efisiensi dan konsistensi.
Masa depan hukum mungkin tidak sepenuhnya manusiawi, tetapi kolaborasi manusia dan mesin.
