Konflik yang berkepanjangan di Papua menuntut adanya evaluasi dan pendekatan baru dari pemerintah pusat untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan yang sebelumnya lebih didominasi aspek keamanan kini mulai bergeser ke arah yang lebih komprehensif, mengedepankan dialog, kesejahteraan, dan otonomi khusus.
Pemerintah mengintensifkan upaya dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk tokoh adat, agama, dan intelektual, untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang didasarkan pada kearifan lokal. Pendekatan ini mengakui bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan hanya dengan cara militer, melainkan harus menyentuh dimensi sosial, budaya, dan politik.
Aspek pembangunan kesejahteraan menjadi fokus utama melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus (Otsus) ditingkatkan dan diawasi penggunaannya agar benar-benar tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli Papua dan mengurangi ketimpangan.
Reformasi birokrasi dan pemekaran wilayah yang baru-baru ini dilakukan juga merupakan bagian dari strategi untuk mendekatkan pelayanan publik dan memperluas ruang partisipasi politik bagi masyarakat lokal. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, transparansi, dan komitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
Intisari: Pemerintah mengadopsi pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik Papua yang berfokus pada dialog, peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur dan penggunaan Dana Otsus yang tepat sasaran, serta reformasi birokrasi, menggeser fokus dari pendekatan keamanan semata ke solusi yang lebih komprehensif dan humanis.
